Jumat, 06 Oktober 2017

Desaku Sarang Koruptor: Masyarakat Banyak Diam, Hukuman Jadi Tak Sepadan



Pilkades, calonnya itu-itu saja

Pungli yang Menimpa Keluargaku

Pilkades di desaku bagaikan sebuah lelucon. Bertahun-tahun berganti periode kepemimpinan, calonnya hanya berputar pada W dan A. Kadang-kadang saja ditambah beberapa orang lain.

Walau sudah berkali-kali pemilu, aku sempat golput. Itu karena lokasi perumahanku terpisah dari RW-RW lain di desa. Malas rasanya kalau harus mencoblos ke kelurahan, apalagi blank dengan calon-calonnya. Baru setelah dibangun TPS di RW-ku, aku ikut mencoblos.

Sebenarnya aku tidak simpatik pada W maupun A. Mereka sama-sama main politik uang. Orang-orang bilang, serangan fajar. Bagiku itu sudah indikasi kalau keduanya tidak benar (tidak beres). Bahkan, para tim sukses mereka masih saja bertengkar meski pemilu telah usai. Dan itu lumayan lama.

Mulanya W yang terpilih sebagai kades. Aku tak terlalu tahu orang ini selain tentang kemalasannya. Dia  jarang di tempat dan sering pulang ke rumahnya yang berada tepat di sebelah kelurahan. Cuma itu. Setidaknya, begitulah kesanku setiap kali mengurus surat-surat ke kelurahan.

Pilkades

W memimpin selama beberapa periode, hingga kemudian pamornya meredup dan digantikan oleh A. Aku masih ingat, meski saat kampanye keduanya sama-sama menyogok warga, tetapi A memberi sogokan tambahan berupa rekreasi bersama. Mungkin itulah sebabnya mengapa A yang akhirnya terpilih. 

Mendung masih bergelayut di rumahku ketika ibu pulang dari kelurahan dengan wajah bingung dan tertunduk lesu. Masih dalam suasana duka meninggalnya bapak, ia ditarik uang dalam jumlah besar oleh A, yaitu saat mengurus surat waris. Ibu bahkan sempat memohon (nego) agar uang punglinya diturunkan, karena takut urusan di kelurahan akan dipersulit. Seingatku memang bisa turun sedikit, tetapi tetap harus bayar. 

Pasca kejadian itu kami bertekad untuk tidak memilihnya lagi. Namun, karena calonnya hanya A dan W, W-lah pilihan yang tersisa. Meski malas dan jarang kelihatan di kantor seperti A, tetapi setidaknya dia tidak korupsi. Bagi kami, dia mendingan di antara 2 pilihan jelek yang ada.

 

Saat W masih menjabat, seorang penjual koran berteriak-teriak di depan rumahku. Ia melenggang santai sembari terus meneriakkan berita korupsi kadesku yang dimuat di koran hari itu. Aku menduga yang dimaksud adalah A, dan itu membuat kami sekeluarga bahagia. Akhirnya ... koruptor itu tertangkap juga.

Sayangnya kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Di bawah kepemimpinan W yang kami pikir akan baik-baik saja, kami kembali ditimpa masalah. Saat mengurus surat warisan dari kakek (bapakku meninggal duluan daripada kakek), ibu kembali ditarik dalam jumlah besar oleh kades gendut ini. Kali ini kami sekeluarga terlibat langsung dalam prosesnya. Datang ke kelurahan di pagi hari; ibu, aku, dan 2 saudaraku disambut oleh bu carik sambil senyam-senyum. Perangkat desa yang juga gendut itu adalah ibunya temanku. Dialah sekretaris desa di masa kepemimpinan A dan W, saksi sekaligus pelaku pungli juga. Maka dari kasusku Anda akan tahu, meski A adalah paman temanku dan bu carik adalah ibu dari temanku yang lain, itu sama sekali tidak membantu. Kemalangan tetap menimpa keluargaku. Wajar jika senyum bu carik kala itu semakin mengobarkan kebencian di hatiku. 

Kami dikumpulkan ke sebuah ruangan. Menjadi satu dengan W, pak camat, dan orang-orang kelurahan (kata si W, saksinya harus dari orang kelurahan). Tadinya kupikir dengan kehadiran pak camat dan ramai orang tadi ibu akan terhindar dari pungli kembali. Ternyata tidak. Kehadiran kami sekeluarga dan orang-orang tadi sama sekali tak berarti. Setelah menandatangani surat-surat, ibu dipanggil dulu ke ruang khusus, di-“treatment” oleh bu carik. Ditarik uang dalam jumlah besar, dan ... tentu saja tanpa kuitansi. Sementara itu, W masih berada di ruang yang sama, berbincang sambil tertawa-tawa dengan pak camat. Entahlah, apakah pak camat dan perangkat desa (para saksi) di sana tahu tentang pungli yang menimpa kami atau tidak. 

Agak lama dari kejadian itu, W akhirnya juga ditangkap dengan kasus sama seperti A: korupsi. 

Kasus A itu lucu. Tak lama setelah berita penangkapannya (dari penjual koran), ia sudah keluar lagi. Bahkan senyam-senyum saat bertemu ibu, sama sekali tak merasa bersalah. Lalu entah A atau W (salah satu di antara mereka-aku lupa) mengirimkan sebuah undangan pernikahan ke rumah. Mengundang ibu tanpa rasa malu. Dan A kembali bertemu ibu di tanah suci, saat berhaji tahun ini. Menyapa dengan menanyakan bapakku, lupa kalau sudah meninggal (dan menjadi sumber punglinya). Baru setelah ibu menjawabnya, dia seperti sadar (kalau pernah morotin/pungli) dan berhenti berbasa basi. Pergi.


Berita Korupsi Kades dan Pegawai Kelurahan di Desaku dari Media Online


Kursi kepemimpinan tertinggi di desaku bagaikan kursi kutukan. Siapapun yang duduk di sana seolah dikutuk menjadi koruptor. Dari kades A, kades W hingga Pj kades PS semuanya korup. Itu belum termasuk BPD SW dan juga pegawai kelurahan yang tidak terendus korupsinya.

Kades A terbukti (dan telah mengakui) menilep uang sewa aset TKD seluas 10 hektar senilai 60 juta. Tahu tidak apa putusan hukumannya? Hanya penjara 1 tahun dan denda 50 juta. Itupun jika tak bisa membayar bisa diganti dengan hukuman penjara  selama 1 bulan. Entah apa pertimbangan hukumnya sehingga bisa begitu. Bagiku tidak logis. Meski katanya kades yang menjabat pada periode 2007-2013 ini adalah tulang punggung keluarga, kooperatif, bahkan sudah mengembalikan uang yang ditilepnya; semua itu tak sebanding. Pertama, dari jumlah uang tilep dan denda saja sudah beda. Besar uang tilepnya. Apalagi jika disamakan dengan penjara sebulan, gajinya sebagai kades saja butuh berbulan-bulan sampai tahunan baru mencapai uang segitu. Lihatlah juga dari segi kerugian negara, 60 juta itu tidak kecil, dan itu uang rakyat. Tak bisa digantikan dengan penjara. Esensinya beda. Kalau penjara menurutku lebih ditujukan untuk mengamankan pelaku dari amuk massa, mengamankan massa/korban dari pelaku, dan mendidik pelaku agar jera serta membaik akhlaknya. Sementara uang tetaplah uang. Contoh kasusnya adalah keluargaku, dirugikan (dipungli) sekian juta. Melihat pelaku dipenjara kami memang senang, tetapi itu tidak dapat mengembalikan uang kami. Kami tetap dirugikan. Belum lagi dengan pembebasannya dari dakwaan primair karena telah mengembalikan uang sewa TKD yang ditilepnya. Itu sama sekali tidak adil. Mengapa? Karena jika tidak ketahuan, belum tentu dia tetap mengembalikan uang tersebut. Jadi, hukuman bagi koruptor menurutku tidak cukup hanya dipenjara atau didenda uang sejumlah tertentu, tetapi harus ditambah dengan mengembalikan seluruh jumlah yang dikorupsi/di-pungli-nya sekaligus menanggung semua kerugian akibat perilaku korupsinya tersebut bagi masyarakat. 


Ketika warga desaku demo ke Kejari, ternyata malah ada dugaan lain yang menimpa A selain terkait TKD. A juga diduga melakukan korupsi atas uang partisipasi pembangunan masjid sebesar Rp. 300 juta, uang pembangunan desa Rp 200 juta dari PT, dan uang BUMDes sebesar 700 juta. Ini adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan dana umum (dana desa), belum termasuk kasus-kasus pribadi semacam yang menimpa keluargaku. Aku tidak tahu bagaimana perkembangan dari kasus-kasus tersebut, terbukti atau tidak. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa kasus korupsi itu ya seperti ini, yang terkuak hanyalah sebagian kecil. Apalagi jika tidak semuanya melapor. Agak gimana gitu ketika hakim memutuskan atas dasar kemanusiaan. Apakah ketika para koruptor memeras korbannya, mereka memikirkan korbannya/keluarganya?

Setahun setelah masa kepemimpinan A berakhir (2014), W tersandung kasus serupa. Ia diduga menjual aset desaku seharga 2 milyar lebih. Ia juga diduga melakukan korupsi atas dana pembangunan desa sebesar Rp 600 juta, yang sebenarnya diperuntukkan untuk pembangunan masjid sebesar Rp 300 juta, pendopo/balai desa Rp 200 juta, dan plengsengan kali/belakang makam desa Rp 100 juta. Belum lagi dengan adanya pembangunan gedung olahraga yang dilaksanakan secara pribadi tetapi menggunakan dana desa. Dilansir dari Jejak Kasus, aset desa yang dijual tadi sebagian digunakan untuk pembangunan gedung olahraga ini, sedangkan sisanya masuk ke kantong pribadi si gendut.

Masih di tahun 2014, ­ketika SW dihadirkan sebagai saksi dalam kasus A, ternyata ia sendiri terlibat kasus penggelapan uang penjualan 3 ekor sapi (bantuan PNPM tahun 2010) senilai Rp 32 juta. Kades W-lah yang melaporkan anggota BPD desaku tersebut. (Eh sama-sama koruptor ternyata)

Sumber: IG Kemenkominfo

Hingga tahun ini, kursi “panas” desaku masih memakan korban. Ditemukan pelaku pungli baru berinisial PS. Saat tertangkap basah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), ia baru sebulan menjabat sebagai Pj Kades di desaku. PNS di Pemkab Sidoarjo ini terbukti menarik pungli 10 juta rupiah terhadap S yang sedang jual beli tanah. Korban sebenarnya sudah bersedia memberikan uangnya, tetapi untunglah Satreskrim dan Tim Saber Pungli Polres Sidoarjo berhasil menggagalkannya. Dan S ini ternyata bukan korban tunggal. PS selalu meminta “jatah” 5% dari harga beli dengan alasan untuk biaya pembuatan surat tanah.

Ini baru pemerintahan desa, tingkat pemerintahan terendah. Maka dari itu, wajar jika kita sering menemukan kasus serupa di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan kursi yang lebih “basah”. Fakta yang menyebalkan, bukan?


Pungli juga Termasuk Korupsi



Pungli juga termasuk korupsi, meski kapasitasnya kecil. Demikian pernyataan dari Prof. Dr. Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kala itu (Lensaindonesia.com, 3/4/2013). Oleh karena itu, pelaku pungli tidak hanya dapat dijerat dengan pasal KUHP, tetapi juga mungkin dijerat dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Umumnya, pelaku pungli akan dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan. Atau, Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun, bila pelakunya PNS. Tetapi bisa juga dikenai ancaman penjara 4-20 tahun, yaitu bagi kasus pungli yang masuk ke ranah korupsi, sesuai dengan ketentuan pasal 12e UU Tipikor. Penanganannya berbeda. Jika punglinya hanya mengandung unsur pemerasan maka akan ditangani oleh polisi. Sedangkan bila mengandung unsur korupsi, kejaksaan dapat ikut menyelidiki.


Koruptor Pantas Mendapat Hukuman yang Sepadan


Sekarang, perhatikan lagi nominal dugaan korupsi 2 kades di desaku, A dan W. Milyaran, bukan? Itu belum termasuk korupsi atau pungli yang mungkin tidak ketahuan. Padahal, jika mengacu pada pasal yang menjerat A, denda bagi koruptor maksimal hanya 1 milyar. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 2 ayat (1) UU. RI Nomor 31 Tahun 1999. Pasal tersebut menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1 .000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

A dan W meski sama-sama ditangkap karena kasus korupsi tetapi kasus yang terkuak/terangkat ke pengadilan hanyalah sejumlah kecil. Korupsi mereka lebih banyak dari itu. Sempat ibu curhat ke tetangga-tetangga, dan ternyata sebagian dari mereka juga mengalami hal yang sama, tetapi jumlah tarikannya berbeda-beda. Dan karena tidak semuanya dipungli, bagi sebagian orang mungkin mereka bersih. 


Apakah A dan W terlihat kasihan dengan warga desa? Bagaimana pula dengan SW yang menggelapkan uang penjualan sapi untuk masyarakat miskin? Apakah masih terlihat punya hati nurani?

Relakah Anda jika uang negara, pajak yang kita bayar, bantuan untuk desa kita, atau uang hasil jerih payah kita/keluarga kita diembat oleh orang-orang semacam mereka?

Dengan beberapa kasus kakap terlihat di depan mata pun, putusan hukum masih kupandang tidak adil. Maka, jika Anda-Anda semua bernasib serupa seperti keluargaku atau para korban di atas, jangan diam. Setidaknya itu bisa memperberat hukuman mereka.


Ketika Tak Semua Kasus dan Pelaku Terjerat



 Penanganan kasus korupsi itu tidaklah sederhana. Selain karena biasanya dilakukan berjamaah, ada risiko-risiko yang harus ditanggung oleh korban, saksi, ahli dalam kasus terkait, atau pelapornya.

Dari kasus desaku di atas, Anda bisa melihat, A misalnya. Berita yang kubaca mengabarkan kalau kasusnya yang mendapat putusan hukum baru kasus sewa TKD. A masih mengandung banyak dugaan kasus lain terkait dengan urusan desa. Itu belum termasuk kasus-kasus pribadi (pungli pribadi misalnya).

Bu carik, adalah salah satu pelaku pungli juga, tetapi setahuku dia tidak terendus kejahatannya.

Itu belum termasuk pungli-pungli kecil di kelurahan yang dilakukan oleh orang-orang kelurahan, misalnya tukang ketik. Ia biasa menarik uang 2000 rupiah, yang kuduga adalah pungli.

Sampai di sini, sudahkah Anda mendapat gambarannya?

Bila Anda ingin terhindar dari kejahatan serupa, atau ingin agar kasus semacam ini tidak menimpa Anda kembali, mari proaktif. Pemberantasan pungli dan korupsi tidak bisa dilakukan sendirian. Ia membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat.


Proaktif Melawan Pungli dan Korupsi


Seringkali pungli dan korupsi susah diberantas karena selain buktinya belum tentu ada (seperti kasus keluargaku), potensi terjadi tuntutan kriminalisasi balik, ancaman terhadap nyawa diri/orang dekat, dan ketidaktahuan harus melapor ke mana menjadi penyebabnya.

Kini, Anda tak perlu bingung lagi. Bila kasus pungli atau korupsi menimpa, adukan saja melalui 3 saluran berikut (bisa pilih salah satu):
1.    Melalui situs saberpungli.id
2.    Melalui SMS 1193
3.    Melalui Call Center 193

 Saber Pungli

Tim Saber Pungli yang terdiri dari Polri sebagai leading sector, Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan segera menindaklanjuti aduan tersebut. Dan Anda bisa tenang karena identitas pelapor akan dirahasiakan.

Tim Saber pungli ini baru efektif pada Oktober 2016. Jadi, saat peristiwa naas menimpa keluargaku belum ada yang beginian. Sekarang sudah efektif, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan diam! Jangan sampai mengalami seperti kami.


Dukung Pemberantasan Korupsi, LPSK akan Mendampingi


Sudah bukan rahasia umum ya kalau saksi, korban, dan para ahli yang terlibat memiliki ketakutan tertentu atas keamanan dan kemudahan urusannya. Untuk itulah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hadir. Lembaga inilah yang nantinya akan membantu agar perlindungan dan hak saksi serta korban kejahatan terpenuhi.

Di dalam melaksanakan tugasnya, LPSK bekerja sama dengan berbagai pihak, misalnya POLRI, pengadilan, jurnalis, komnas perempuan, dan YLBHI. Selain itu, ia juga mengelola safe house, yaitu satu terminologi atau konsep khusus, yang dimaksudkan untuk menjamin keamanan para saksi dan pelapor, dan agar tidak terjadi pemberian kesaksian dalam situasi terintimidasi.

Tidak cukup sampai di situ, LPSK juga telah meluncurkan suatu Whistleblowing System (WBS) Online “TEGAS” (Terintegrasi Antar Sistem). Sistem ini mengintegrasikan LPSK dengan 17 kementerian/lembaga dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dapat menjadi shortcut bagi pelapor sehingga tidak terbebani saat melaporkan kecurangan atau potensi korupsi yang diketahuinya.

Tampak di sini bahwa LPSK berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi saksi, korban, dan pelapor. Anda tidak perlu takut untuk melapor, karena identitas Anda (pelapor/whistleblower) nanti akan dirahasiakan.

Baiklah, tapi bagaimana jika LPSK sendiri yang menyimpang?


Mungkin pertanyaan semacam itu sempat terlintas di pikiran Anda. Nah, untuk masalah ini, LPSK sudah menyediakan solusi, yaitu berupa sistem “LAYAK” (Laporkan yang Anda Ketahui). Jika Anda menemukan penyimpangan di LPSK laporkan saja melalui www.layak.lpsk.go.id. Sistem ini memungkinkan pelapor untuk tidak menggunakan identitas asli, baik nama maupun email. Hanya saja dugaan penyimpangan yang dilaporkan sebaiknya detail dan disertai dengan bukti awal penunjang, sehingga memudahkan otoritas pengawasan untuk memeriksa.


Ingin ada perubahan di Indonesia? Dukung dong upaya pemberantasan pungli dan korupsinya! Mari bersama basmi korupsi! Jangan diam!


Tulisan ini diikutsertakan pada lomba blog LPSK #Diambukanpilihan

Sumber:
Putusan.mahkamahagung.go.id
 


Kamis, 21 September 2017

Bersama Syarikat Islam Menuju Kemandirian Ekonomi Umat


Bersama Syarikat Islam Menuju Kemandirian Ekonomi Umat

Syarikat Islam
Sumber: Markijar.com


Bangkitnya Kembali Syarikat Islam

Ini suatu kabar gembira. Syarikat Islam bangkit lagi. Para pemerhati sejarah Indonesia zaman dahulu pasti tahu, bagaimana keberadaan organisasi ini memiliki andil besar dalam kebangkitan nasional Indonesia.


Pilihan Syarikat Islam untuk Fokus ke Bidang Ekonomi

Bersama Syarikat Islam Menuju Kemandirian Ekonomi Umat
Sumber: https://twitter.com/hamdanzoelva

Berbeda dari Syarikat Islam/Serikat Islam yang dulu, organisasi yang sering disingkat SI ini kembali berfokus untuk dakwah di bidang ekonomi. Ia tak lagi bergerak di bidang politik praktis, melainkan lebih ke bidang sosial, dakwah, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pilihan ini bukanlah tanpa pertimbangan. Islam dulu masuk ke Indonesia melalui jalur ekonomi; begitupun masuknya penjajah Belanda ke Indonesia, menggunakan “kendaraan” ekonomi (VOC). SI Sendiri awalnya juga berupa Serikat Dagang Islam (SDI) yang notabene bergerak di bidang ekonomi dan meluas dengan cepat karena ekonomi pula. Apalagi dengan belum meratanya perekonomian masyarakat Indonesia saat ini, ditambah dengan pola-pola penguasaan ekonomi yang mirip dengan zaman dahulu kala, membuat SI semakin mantap memilih jalur ini.

Ekonomi berdasarkan Islam cukup penting karena dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Sebagaimana kita ketahui, kefakiran dekat dengan kekafiran. Selain itu, penguatan ekonomi juga dapat menyebabkan penguatan di bidang politik, pertahanan, dan keamanan. 

Bersama Syarikat Islam Menuju Kemandirian Ekonomi Umat
Hamdan Zoelva, Ketua SI
Sumber: Youtube.com

Dengan dipimpin oleh Prof. Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH., jiwa dagang dan wirausaha di kalangan umat Islam akan dihidupkan kembali melalui SI. Di antara langkah yang diambil adalah dengan membangun usaha mikro dan pendidikan, yaitu melalui:
1.    Penguatan pendidikan pada level sekolah menengah kejuruan,
2.    Pemberdayaan ekonomi umat,
3.    Pembentukan minimal 2500 usaha mikro dan koperasi,
4.    Pembentukan sekolah dagang Syarikat Islam Hadji Samanhudi, yaitu semacam kursus entrepreneurship,

Bersama Syarikat Islam Menuju Kemandirian Ekonomi Umat
Sumber: Sekolahdagang.com

5.    Pembentukan PT Syarikat Dagang Bersama,
6.    Pembentukan gerakan Indonesia Berzakat berbasis online,
7.    Penggemukan sapi dan bantuan pemasaran produk dari masyarakat bawah ke masyarakat ekonomi menengah ke atas di Pamekasan,
8.    Pembentukan BMT (Baitul Mal wa Tamil) di setiap cabang,
9.    Menjalin kerja sama dengan LPDB KUMKM untuk membantu perkembangan mitra binaan Syarikat Islam, dan lain-lain.

Bersama Syarikat Islam Menuju Kemandirian Ekonomi Umat
Indonesia Berzakat 
Sumber: Indonesiaberzakat.org

Masih Mempedulikan Unsur Politik

SI yang sekarang tidak mengambil bagian lagi dalam politik praktis. Artinya, mereka bukan partai politik, mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik, dan membebaskan anggotanya untuk masuk ke partai politik manapun. Meski demikian, organisasi massa ini menyadari bahwa unsur politik juga penting di dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, sebagai upaya memperbaiki kondisi perpolitikan di tanah air, mereka akan membangun sekolah politik. Hal tersebut penting untuk menanamkan ideologi, sehingga dapat lahir kader-kader politik yang Islami, berakhlakul karimah serta tulus mengawal Indonesia untuk memajukan kesejahteraan rakyat.


Kondisi Indonesia Saat Ini Sangat Memprihatinkan

Bersama Syarikat Islam Menuju Kemandirian Ekonomi Umat
Quote Mohammad Natsir
Sumber: www.ibnuddin.com

 Indonesia dalam kondisi terancam. Industri migas di Indonesia telah dikuasai oleh Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan Kanada. Selain itu, Cina juga menguasai batubara, nikel, dan bauksit; Inggris mengincar industri ramah lingkungan; Perancis dan Kanada menguasai pengelolaan sumber daya alam; sedangkan Jepang, Korea Selatan, Belanda, dan negara lainnya menguasai sektor industri dan kehutanan.

Saat ini, semua UU tentang energi, termasuk UU migas bermasalah. Indonesia sama sekali tak berdaya untuk mengelola dan menikmati kekayaannya. Sekitar 70% dari blog migas Indonesia sudah dikuasai dan dikelola oleh kontraktor asing, sehingga mereka-lah yang memiliki hak untuk mengekspor. Sementara Indonesia sendiri malah harus mengimpor gas, avtur, solar, premium, pelumas, kapal, bahkan lilin yang digunakan sebagai bahan batik.

Untuk diketahui, penguasan swasta dan asing terhadap PGN sudah mencapai 43%. Jika ditambah dengan total utang PGN, maka penguasaan swasta atasnya telah mencapai 84% dari total asset PGN. Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) juga tak luput dari dominasi mereka. Begitupun Pertamina dan PLN, akan dijadikan bancakan taipan, asing, atau aseng dalam mendapatkan utang pembiayaan megaproyeknya.

Dari segi ekspor, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013-2014, Susilo Siswoutomo, pernah mengakui bahwa kesuksesan ekspor kekayaan alam Indonesia belum mampu menyejahterakan rakyat. Di saat PLN membutuhkan banyak pasokan batubara, sebanyak 240 juta ton batubara Indonesia malah diekspor. Padahal, produksi batubara kita tiap tahunnya hanya 340 juta ton.

Tak hanya kesulitan dalam pasokan batubara, PLN juga mengeluhkan akan air. Sebagian besar sumber daya air sudah dikuasai oleh swasta dalam jangka waktu yang tidak jelas, sehingga PLN kesulitan dalam memanfaatkan sumber-sumber air untuk kelistrikan (Detik.com, 29/8/2017).

Begitupun semen dan kakao, nasibnya tak jauh berbeda. Sama-sama didominasi oleh swasta atau asing.

Nyatalah benar pendapat dari Pengamat Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses), Suroto, bahwa secara de jure BUMN masih dimiliki Pemerintah namun secara de facto dikuasai oleh swasta kapitalis yang berorientasi pada profit (Wartaekonomi.co.id, 25/1/2015).

Bersama Syarikat Islam Menuju Kemandirian Ekonomi Umat
Quote Mohammad Natsir
Sumber: IG Mimapipa House

Dilansir dari Bisnis.com, 8 Oktober 2014, Ketua Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia, Bambang Ismawan menyatakan bahwa sebanyak 60 persen industri penting dan strategis telah dikuasai investor asing,
"Sejumlah industri penting telah dikuasai asing, seperti perbankan, telekomunikasi, elektronika, asuransi, dan pasar modal, sehingga akan menyulitkan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.”

Penguasaan Taipan dan asing juga meliputi 175 juta hektar tanah atau setara dengan 93% luas daratan Indonesia (Intelijen.co.id, 17/4/2017). Penguasaan tersebut terkait dengan pemilikan (penguasaan formal) maupun penguasaan efektif (garapan/operasional) atas sumber-sumber agraria, serta sebaran alokasi atau peruntukannya. Sebagai akibatnya kemudian terjadilah ketimpangan agraria, 35% dari daratan Indonesia digunakan untuk pertambangan.

Asing maupun swasta menguasai berbagai lini di Indonesia baik secara legal maupun ilegal. Bentuknya bisa berupa pencaplokan, kasus-kasus perizinan/perpanjangan surat perjanjian, dan aneka permainan kotor lainnya. Kasus yang ilegal tersebut misalnya: pencaplokan 60 pulau di kepulauan Seribu, pencaplokan pulau Pamujan besar dan kecil, penguasaan 45 titik lahan aset milik pemkot Bekasi (padahal izinnya sudah habis sejak beberapa tahun silam), penguasaan atas fasum dan fasos pemkot Makassar, serta penguasaan aset dan retribusi masuk Danau Suro. Bahkan, penguasaan 60% ekspor timah Indonesia oleh swasta adalah juga disebabkan karena maraknya penambangan bijih timah ilegal di Bangka Belitung (Timah.com, 27/7/2012).


SI Berupaya untuk Menyatukan Umat Islam dan Memperbaiki Keadaan

Bersama Syarikat Islam Menuju Kemandirian Ekonomi Umat
 Sumber: https://twitter.com/hamdanzoelva

Pada akhirnya, siapapun yang menguasai perekonomian di Indonesia tidak hanya akan mampu mengendalikan ekonomi, tetapi juga mampu mengendalikan rezim yang berkuasa, regulasi, sampai pada kebijakan-kebijakan di tingkat mikro. Sehingga siapapun pemimpin negeri ini akan tergantung pada pemilik modal/penguasa ekonomi tersebut. Ekonomi yang tergantung kepada segelintir orang merupakan ekonomi yang tidak mandiri. Betapa bahayanya jika pelaku-pelaku bisnis didominasi oleh sekelompok orang, berasal dari golongan tertentu serta berputar pada segelintir orang yang memiliki akses atas permodalan.

Sementara itu, pada kenyataannya 80% industri Indonesia dikuasai oleh swasta yang terdiri dari asing dan pribumi (Tribunnews.com, 3/3/2015). Sebanyak 30% hutan Indonesia (34 juta hektar) dikuasai oleh 25 konglomerat, sementara rakyat yang jumlahnya sekitar 250 juta saat ini hanya menguasai lahan di bawah 1 juta hektare. Selain itu, 52% dari 10,9 juta lahan kelapa sawit pun dimiliki oleh swasta besar. Sedangkan petani rata-rata hanya memiliki 0,3-0,5 hektar lahan pertanian.

Hal yang lebih miris lagi adalah dikuasainya 56% aset nasional oleh 0,2% penduduk dalam bentuk kepemilikan tanah. Bahkan, menurut data Bank Dunia 1% menguasai 49% aset nasional (Nusantara.news, 16/6/2017), dan satu persen tadi didominasi oleh etnis Cina.

Di tengah Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla di bawah ini perlu membuat umat muslim merenung, "Kita juga mengetahui bahwa umat (Islam) mungkin tidak lebih dari 10 persennya dari yang 1 persen itu." Miris, bukan?

Bersama Syarikat Islam Menuju Kemandirian Ekonomi Umat
Indonesia Berzakat
Sumber: Indonesiaberzakat.org

Angka ketimpangan antara si kaya dan si miskin saat ini sudah mencapai sekitar 0,43. Tinggal sedikit lagi mencapai zona merah PBB, yaitu di angka 0,5. Ketimpangan yang tinggi tersebut sangat berbahaya karena selain dapat menimbulkan disintegrasi sosial juga dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

Syarikat Islam hadir untuk mengatasi hal itu. Dengan berdasar pada azas organisasi, Islam; azas dalam berhimpun kerakyatan; dan azas dalam usaha, sosial ekonomi; SI berusaha menyukseskan misinya dalam memajukan perdagangan, membantu permodalan usaha para anggotanya, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi, serta memajukan kehidupan agama Islam. Ia akan berusaha membuat persentase wirausahawan Indonesia yang tadinya hanya 1,6% dari total jumlah penduduk menjadi lebih tinggi, dengan cara mencetak banyak pengusaha baru. Karena SI yakin ekonomi adalah kuncinya.

Bersama SI Insya Allah kemandirian ekonomi umat bisa tercapai.

Tulisan ini diikutsertakan dalam Blog Competition Kemandirian Ekonomi Umat.
#SyarikatIslam
#BlogCompetition


Sumber:
https://www.merdeka.com/peristiwa/dipimpin-hamdan-zoelva-syarikat-islam-bukan-lagi-organisasi-politik.html
http://jurnalsumatra.com/2017/05/15/syarikat-islam-upaya-jaga-ekonomi-berbasis-islam/
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/291107/syarikat_islam_komitmen_berdayakan_ekonomi_umat.html
http://www.wapresri.go.id/hadiri-pelantikan-dpp-syarikat-islam-dan-pp-wanita-syarikat-islam-masa-jihad-2015-2020/
https://www.wartaekonomi.co.id/read115159/lpdb-kumkmsyarikat-islam-kerjasama-kurangi-angka-pengangguran.html
http://news.detik.com/berita/3152489/hamdan-zoelva-syarikat-islam-tak-akan-jadi-parpol
http://nasional.harianterbit.com/nasional/2017/08/07/85185/25/25/Kekayaan-Alam-Dikuasai-Asing-Indonesia-Terjajah-dan-Terlilit-Hutang
http://nusantaranews.co/80-lahan-migas-indonesia-sudah-dimiliki-asing/
http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2015/03/09/21654/30/21/93-Persen-Daratan-Indonesia-Dikuasai-Swasta-dan-Asing 
http://berita360.com/negara-kapitalis-yang-meraup-untung-dari-sda-indonesia/ 
https://www.nahimunkar.com/indonesia-dikuasai-taipan-dan-asing-mui-adakan-kongres-ekonomi-umat/
http://www.suaramasjid.com/read/ormas-syarikat-islam-ajak-umat-bangun-ekonomi-kerakyatan/
http://www.sekolahdagang.com/profil/
http://surabaya.tribunnews.com/
http://indef.or.id/80-persen-industri-indonesia-disebut-dikuasai-swasta/ 
http://requisitoire-magazine.com/2017/02/08/saya-harus-menyatukan-syarikat-islam-yang-terpecah/
http://www.beritasatu.com/kesra/402702-menteri-lhk-30-hutan-indonesia-dikuasai-25-konglomerat.html